 |
| Dok. Sekjen PPMI DK Mataram. |
Mataram-Dimensiummat.com. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) dewan kota Mataram mengecam keras tindakan aparatur negara, karena telah menangkap paksa massa aksi di kecamatan Monta yang melakukan pemblokiran jalan selama empat hari, mulai dari tanggal 9 sampai 12 Mei 2022. Minggu, 15 Mei 2022.
Kendati demikian, Sekjend PPMI DK Mataram, Zulhaf mengungkapkan rasa kecewa atas perilaku dari pihak kepolisian, sebab telah menghianati amanat konstitusi berdasarkan UU No 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, sebagaimana telah diatur dalam pasal 28 E yakni kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan kebebasan berserikat, sementara yang dilakukan pihak kepolisian malah menangkap dan memukul massa aksi.
Sementara itu lanjut Zulhaf, keputusan aparatur negara dalam menetapkan 10 massa aksi sebagai tersangka telah memicu keresahan masyarakat dan mahasiswa. Polres Bima harus diberi kartu kuning, sebab telah menimbulkan kegaduhan publik. Sehingga telah mampu mengalihkan isu awal bahwa tuntutan massa aksi yakni perbaikan jalan bukan malah memutuskan perkara sebagai tersangka.
Kemudian Zulhaf juga mengajak kepada seluruh elemen pemuda dan mahasiswa, agar melakukan konsolidasi besar-besaran di kota Mataram serta gelar aksi mogok di depan markas besar POLDA NTB. Sebab tindakan tersebut merupakan pembungkaman hak demokrasi. Maka dari itu saatnya mereka berperan penting dalam mebebaskan segala macam tindakan representif terhadap rakyat.
Menyoroti hal demikian, pemuda yang kerap disapa Tambora itupun menyampaikan, sebenarnya pokok permasalahan itu ada pada pemerintah kabupaten Bima. Oleh sebab itu ia memberikan alaram kepada pemerintah setempat. Agar mempresur cepat segala macam aspirasi rakyat kabupaten Bima.
"Sebenarnya akar persoalan ini ada di pemerintahan kabupaten Bima, karena tidak ada inisiatif Bupati dan Wakil Bupati Bima dalam hal mempresur cepat kaitannya dengan segala macam aspirasi masyarakat. Hal demikian yang sering terjadi setiap gelombang massa aksi saat menyampaikan aspirasi selalu di hadapkan dengan aparatur negara. Tidak ada kemauan Bupati Bima untuk berdialog langsung dengan masa aksi." Pungkasnya. (DJ/Wace).
0 Comments