Pengurus BEM UMMAT Krisis Kepemimpinan?

Foto pelantikan BEM dan DPM UMMAT (Instagram BEM UMMat)

Oleh : Ivan

Bem Universitas Muhammadiyah Mataram sekarang tidak memiliki arah gerak yang jelas, setelah selesai pelantikan kepengurusan nya mereka juga tidak mendirikan ruang-ruang produktif akibat kepengurusannya tidak memiliki gagasan maju untuk meletak kegiatan sebagaimana mestinya.

Dari rentetan peristiwa yang terjadi di Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai ujung tombak yang berperan penting untuk menyuarakan aspirasi mewakili Mahasiswa/I yang bermasalah. Sejauh ini, kepengurusan BEM tidak ada gerakan untuk bagaimana menyuarakan karena berbicara sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Lalu apakah pengurus BEM saat ini kurang memahami fungsi dan tupoksi atau memang mereka kurang gagasan, ide-ide untuk merealisasikan fungsi dan tupoksi tersebut?

Ratusan sampai Ribuan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram diberbagai Fakultas menyampaikan bahwa kepengurusan Lembaga Eksekutif Mahasiswa tidak mengerti dan tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban mereka.

Sebagai lembaga eksekutif di Lorong Kampus yang bertugas untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan Pendidikan serta edukasi terhadap Mahasiswa/I tentunya harus bertanggung jawab dengan membangun kegiatan serta bersuara untuk Mahasiswa.

Beberapa masalah di Universitas tidak satupun yang di suarakan oleh BEM Universitas sekarang. Bukan hanya persoalan terkait dengan Mahasiswa, beberapa kegiatan yang di adakan oleh mereka itu tidak terlaksana kan dan bahkan tidak ada kelanjutan dari program yang di anut oleh kepengurusan tersebut.

Baca juga : Kartu Kuning BEM dan DPM UMMAT?

Sebagai seorang pemimpin atau presidennya Mahasiswa saat ini, saya rasa bisa di bilang gagal serta kurang gagasan dan implementasi teori mobilisasi massa sehingga beberapa kegiatan yang dibangun oleh kepengurusan tidak tersebar luas, cuman kegagalan saja yang tersebar, dari hal tersebut juga bentuk dari kegagalan ketua sekarang sebagai pucuk pimpinan bagi mahasiswa.

Bisa dinilai dan bisa dirasakan oleh Mahasiswa pada umumnya, melihat dari pada perjalanan Ketua BEM sekarang yang begitu jauh dari teori kepemimpinan yang sebagai mana kita ketahui bahwa seorang pemimpin tidak hanya berbicara stylish, eksistensi saja. Tapi, bagaimana dia memajukan ide-idenya dan merealisasi gagasannya. Hal tersebut supaya dapat mendidik massa agar setiap individu yang ada di sekitaran mampu melihat realitas untuk diperbaiki dan yang terlihat baik serta diperbagus.

Bagaimana mendapatkan rasa kesejahteraan dan ketentraman kalau kinerja dari kepengurusan BEM jauh untuk membicarakan Mahasiswa, malah mereka yang amburadul sebagai lembaga eksekutif. Sayang beribu sayang terhadap Presiden Mahasiswa tahun 2023 ini, melihat dari pada semua yang terjadi di lapangan kemudian dirasakan oleh mahasiswa itu sendiri.

Bukan hanya Mahasiswa saja yang merasa tidak ada jiwa kepemimpinan dari ketua BEM sekarang, melainkan para birokrasi juga kecewa dengan keberadaan Lembaga Eksekutif sekarang yang tidak tau ara kiblatnya dimana.

Setiap kepengurusan juga tumpang tindih, tidak mengenal arah untuk bergerak apa yang menjadi tugas dari bidang mereka. Tanpa ada arahan dari seorang Pemimpin, tidak mungkin yang berada di berbagai bidang tertentu berjalan tanpa bimbingan dan pantau seorang pemimpin. Sejauh kepengurusan Lembaga Eksekutif Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Mataram ada mereka tidak bergerak dengan sebagaimana mestinya akibat ketidak jelasan dari Presiden itu sendiri.

Beberapa hari lalu, mereka mengadakan kegiatan dialog public. Namun, kegiatan tersebut tidak berjalan mulus dikarenakan presiden dan para bawahan nya tidak memiliki orientasi. Pembicara pun kembali pulang dikarenakan audiensi nya tidak ada, hal itu juga membuktikan bahwa Presiden kampus tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang berpengaruh untuk mengorganisir masa itu sendiri.

Bukan hanya itu, aksi demostrasi yang mereka adakan tidak memiliki cukup kekuatan diakibatkan massa aksi nya kurang dan bahkan tidak ada lagi aksi lanjutan yang dilakukan oleh BEM, sehingga beberapa mahasiswa yang baru-baru mengetahui bahwa mereka mengadakan aksi demostrasi kecewa terhadap BEM.

Kasus dan isu yang beredar juga di Universitas, BEM Lembaga tidak bergerak untuk mencari tau dan menyampaikan pada pihak birokrasi untuk bagaimana di tindak lanjuti. Karena memang, tidak ada pergerakan dan tindakan untuk mengawal dan membina persoalan-persoalan demikian. Hal-hal semacam itu juga yang menjadi tolak ukur bahwa Lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa sekala Universitas itu dinilai vakum, dan para kepengurusan serta Presiden menjadi perbincangan public akhir-akhir ini.

BERBAGAI KEGIATAN YANG GAGAL DAN PERSOALAN YANG TIDAK MAMPU DI KAWAL OLEH LEMBAGA EKSEKUTIF MAHASISWA

Persoalan kasus slip yang mengorbankan 248 mahasiswa pada bulan February lalu Lembaga badan eksekutif mahasiswa sebagai garis perjuangan maupun wadah aspirasi Mahasiswa tidak bergerak untuk mengawal dan mengerucut masalah tersebut. Padahal kalau dinilai, masalah tersebut merugikan Mahasiswa yang tidak tahu dan juga kampus terdapat kerugian yang besar dilihat dari banyaknya Mahasiswa yang terlibat.

Padahal, masalah tersebut ulah beberapa Mahasiswa yang disebutkan didalam SK Rektor yang keluar pada tanggal 10 Februari, dari hal tersebut Lembaga BEM setidaknya bergerak untuk menyuarakan beberapa hak Mahasiswa yang dirasa dirugikan sehingga dapat keringan dari SP1 peringatan dan SP2 skorsing atau yang dicutikan beberapa hari oleh pihak Kampus.

Masalah uang SPP Mahasiswa yang tidak direalisasikan pada Pembangunan, sehingga fasilitas yang dipakai oleh Mahasiswa terdapat kurang dan tidak memenuhi saranan dan prasarana tersebut. Menilai juga persoalan Fasilitas tersebut dari tahun-ketahun tidak ada fasilitas yang dirubah di setiap Fakultas sehingga banyak aspirasi Mahasiswa yang mengeluh tentang fasilitas karena terdapat mengganggu aktivitas proses belajar mengajar dan bukan hanya Mahasiswa saja melainkan dosen-dosen pun merasakan hal demikian.

Lembaga Eksekutif Mahasiswa tidak ada pergerakan sama sekali untuk mengawal kasus tersebut padahal berbicara sumber data sudah ada didepan mata tinggal bagaimana mereka cukup menggabungkan saja apa yang kurang untuk di suarakan.

Terkait beasiswa Mahasiswa Bidikmisi tahun 2021 juga yang dinilai pembayaran SPP nya diluar dari pada ketentuan kebijakan pembayaran yang tertulis pada SK rektor, lebih-lebih di Mahasiswa Program PPKn, yang biaya SPP nya bagi yang menggunakan beasiswa tersebut itu delapan juta padahal setelah di lakukan studi banding dengan Mahasiswa PPKn 2021 yang kuliah menggunakan jalur mandiri atau yang bayar sendiri itu empat juta lima puluh dari. Hal tersebut ada kejanggalan yang dimainkan oleh Universitas yang tidak dikawal oleh Lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa yang tentunya memiliki gawe untuk menyuarakan aspirasi tersebut.

Dialog Public dengan tema kepemiluan pada hari selasa, 31 Oktober 2023 yang bertempat di Auditorium UMMat tidak terlaksana, hal tersebut membuat pemateri kecewa. Audiensnya yang kurang dan kepengurusan nya yang tidak jelas sehingga keempat pemateri kembali pulang padahal pemateri yang di undang ialah orang yang besar di Nusa Tenggara Barat yakni R Umar i’aroq (Kapolda NTB) dan Najamuddin (kadis kominfo NTB).

Kejadian tersebut sungguh memalukan bagi Kampus karena skala kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa tidak mampu memobilisasi Mahasiswa untuk menghadiri kegiatan tersebut lalu berakhir dengan pematerinya pulang akibat tidak ada orang satupun yang ikut nimbrung.

kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa juga menyebarkan informasinya pada hari-H kegiatan berlangsung dan undangan pun itu hanya sebatas dibagikan ke grup untuk lembaga-lembaga dibawah, seperti lembaga BEM Fakultas dan Lembaga lainnya, itu merupakan salah satu bentuk dari pada kekeliruan yang di lakukan oleh kepengurusan BEM Universitas yang seharunya kalo kegiatannya Dialog Public mereka wajib membentuk kepanitiaan yang di PJ kan sehingga kegiatannya berjalan sebagaimana mestinya.

Terakhir bahwa kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa telah melenceng dari PUOK. Yakni ada beberapa pasal yang kemudian mereka langgar bahkan kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa orientasi fungsinya telah melenceng dari PUOK, dengan melihat pasal 18 tugas dan wewenang yang dimana tugas Badan Eksekutif mencakup 5 poin;

1. Menjalankan program kerja yang disahkan oleh DPM dalam rapat kerja BEM;

2. Membuat, menyusun serta melaksanakan program kerja Organisasi dengan mengacu pada PUOK yang di tetapkan dalam sidang pleno DPM;

3. Memberikan laporan kerja serta laporan pertanggungjawaban Organisasi setiap tiga bulan satu kali selama masa kepengurusan BEM kepada DPM secara lisan atau tulisan;

4. Menganalisis gejala-gejala sosial yang terjadi didalam maupun diluar kampus dengan menjunjung tinggi sikap Netralitas dan independensi keilmiahan;

5. Mengharumkan Nama Lembaga dan Almamater didalam maupun diluar.

Dari tugas nya di atas dapat dinilai bahwa semua nya telah jauh dari apa yang di praktekkan oleh kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UMMat. Belum lagi berbicara fungsi dari setiap Badan Pengurus Harian BPH yang dinilai kinerjanya tidak mengikuti Panduan Umum Organisasi Kemahasiswaan PUOK.

SOLUTIF YANG BISA SAYA TAWARKAN PADA PIHAK YANG MEMBACA

Dari rentetan persoalan yang ada di atas tentunya tidak ada hal yang dapat kita percaya terhadap kepengurusan BEM UMMat selain dari pada dua hal.

A. Cabut SK Badan Eksekutif Mahasiswa.

B. Melakukan PEMIRA ulang.

Karena melihat dari pada kelakuannya kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa tidak memiliki kualitas sehingga melahirkan ide dan gagasan maju untuk menghidupkan dinamika Mahasiswa.

Kalaupun kepengurusannya seperti ini, apa yang akan terjadi pada Mahasiswa/i yang ingin berekspresi dan yang ingin mengasah kemampuan mereka, kalau Badan Eksekutif Mahasiswa terlihat vakum dan tidak memiliki orientasi yang mengembangkan minat dan bakat Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, lantas apa lagi yang di harapkan di lembaga tersebut.